Pekan Depan Prabowo Mulai Hapus Utang 67.000 UMKM, Nilainya Capai Rp 2,5 Triliun

Kisah Berita 1001 - Presiden Prabowo Subianto akan segera meluncurkan program penghapusan utang untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada pekan depan.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyebutkan bahwa sekitar 3.000 penerima manfaat akan diundang dalam acara peluncuran program tersebut.

"Seperti yang dibahas dengan Presiden, pada minggu kedua bulan Januari, program ini akan diluncurkan. Sekitar 3.000 orang yang akan diundang untuk menerima penghapusan utang.

Kami masih membahas teknisnya, semoga Presiden bisa hadir sesuai jadwal," ujar Maman di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). Menurut Maman, sekitar 67.000 petani, nelayan, dan pengusaha UMKM berpotensi menjadi penerima manfaat dari program ini.

Program ini akan menghapuskan utang-utang yang telah masuk dalam daftar penghapusan oleh perbankan, terutama tagihan macet. Dengan demikian, para penerima manfaat dapat terbebas dari beban utang yang telah mengikat mereka.

"Saat ini sudah ada sekitar 1 juta pengusaha UMKM di seluruh Indonesia yang masuk dalam daftar penghapusan utang. Kami menargetkan 67.000 orang lagi untuk masuk dalam program ini, dengan harapan dapat menghapuskan semua utang yang tercatat di daftar mereka," tambah Maman.

Total nominal utang yang akan dihapus diperkirakan mencapai sekitar Rp 2,4 triliun hingga Rp 2,5 triliun. Maman berharap program ini akan membantu petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang selama ini terbebani utang akibat dampak pandemi Covid-19.

Dengan demikian, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengajukan pinjaman kembali guna melanjutkan usaha mereka.

"Jumlah yang akan dihapus mencapai Rp 2,5 triliun untuk 67.000 orang, sementara yang 1 juta orang lainnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 14 triliun," jelas Maman.

Selain itu, Maman menjelaskan bahwa bank-bank juga akan memperoleh keuntungan setelah penghapusan utang ini. Tanpa adanya program penghapusan utang, nasabah yang gagal bayar akan memasuki kategori administrasi yang dapat meningkatkan persentase non-performing loan (NPL).

Hal ini akan memaksa bank untuk menyediakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang lebih besar. "Ini bukan soal ikhlas atau tidak, karena utang-utang ini sudah masuk dalam daftar penghapusan. Justru, bank akan diuntungkan karena mereka akan bersih dari utang yang tercatat.

Dari sisi keuangan, tidak ada masalah," ujar Maman.