Ringkasan Film Dirty Vote Tentang Kecurangan Pemilu

Film Dokumenter Dirty Vote

Kisah Berita 1001 - Film Dirty Vote yang tayang tiga hari sebelum pemilu, merangkum dan mengungkap kejadian-kejadian aneh menjelang pemilu. Dirty Vote merupakan film dokumenter produksi Dandhy Dwi Laksono yang sebelumnya pernah menggarap sejumlah film dokumenter seperti Sexy Killers, Pulau Plastik, dan Barang Panas. Ulasan kecurangan yang dilakukan pada masa kampanye disampaikan oleh tiga Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Ketiganya mengungkapkan berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan menghancurkan tatanan demokrasi dengan nada netral.

"Ada yang Mendukung, Ada yang Tersinggung"

Penggunaan infrastruktur listrik yang kuat tanpa malu-malu ditampilkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangan dijelaskan dengan menganalisis hukum ketatanegaraan. Film ini tidak dikemas seperti skenario atau film dokumenter, melainkan lebih merupakan program jurnalistik yang statis, dan merangkum berita dan data statistik, serta hasil penelitian, sehingga akan cukup membosankan bagi banyak orang, terutama yang tidak menerima. informasinya dengan baik.

Film ini merangkum berita-berita yang ada di media sosial dan media online, sehingga membantu penonton untuk mengejar informasi dan informasi yang mungkin tercakup dalam algoritma media sosial. Tak hanya membahas pelanggaran yang dilakukan salah satu pasangan calon, "Dirty Vote" juga membahas apakah kampanye yang dilakukan ketiga pasangan calon sudah sesuai aturan. Kemudian, film ini juga menampilkan keterlibatan dan hubungan orang-orang di balik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelanggaran yang terjadi. Dimana KPU disebut-sebut lebih sering menjadi pelayan partai politik ketimbang menjadi penegak hukum jelang pemilu.

Selain itu juga terungkap keterlibatan dan peran Mahkamah Konstitusi, menteri, dan lembaga pemerintah lainnya dalam melakukan pelanggaran yang terjadi, seperti kemudahan perubahan undang-undang terkait syarat pemilu. Film ini diunggah akun Youtube Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada Minggu, 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB. Tepat dalam waktu 24 jam, film ini ditonton 3,75 juta penonton. Film ini menjadi perhatian warganet. Film ini kemudian diunggah ulang oleh pakar hukum tata negara Refly Harun di akun YouTube miliknya.